Kementerian Ketenagakerjaan

Tipe

Kementerian Lembaga

Akronim

Kemnaker

Berdiri Sejak

1947

Lokasi

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Produk Pengetahuan

0 Produk

Pendekatan

Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisme dan Deradikalisasi)

Tentang

Ahli

Produk Pengetahuan

Inisiatif

Acara

Artikel

Tentang Kami

Kemnaker RI merupakan kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, urusan ketenagakerjaan merupakan bagian dari tugas Kementerian Sosial. Namun sejak 3 Juli 1947 dibentuklah Kementerian Perburuhan untuk mengurus bidang ketenagakerjaan. Nomenklatur Kementerian Ketenagakerjaan baru dipakai pada tahun 2014.

Visi

"Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera"

Misi

Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja

Peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja
Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan
Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan
Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good govermance), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

Tugas & Fungsi

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan.