Pasca deklarasi perdamaian Malino tahun 2001 konflik Poso bertransformasi dari kekerasan komunal menjadi aksi terorisme. Sejumlah peristiwa kekerasan ekstrim seperti pembunuhan (mutilasi), penembakan, perampokan, penyanderaan, pemboman masih terjadi di Poso hingga saat ini. Aktornya adalah Kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau dikenal MIT. Selain korban jiwa di pihak warga sipil (masyarakat biasa, petani hingga anggota MIT sendiri) serta aparat keamanan (TNI/POLRI) dampak dari kekerasan ekstrim juga menyebabkan sejumlah warga Poso menjalani proses hukum sebagai narapidana teroris. Tentu siklus kekerasan ekstrimisme ini harus ditangani serius. Didasarkan pada pengalaman tersebut, sebagian besar aktivis yang secara terus menerus concern bekerja untuk masalah-masalah konflik dan pembangunan perdamaian di Poso serta gerakan demokratisasi di Sulawesi Tengah membangun lembaga ini. Dengan tujuan jangka panjang untuk melihat perspektif pembangunan masyarakat sipil yang demokratis, pluralis dan hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan menjadi latar belakang pentingnya wadah gerakan yang bekerja lebih fokus lagi untuk pembangunan dan penguatan masyarakat sipil (civil society).